Fraksi Gerindra Soroti PAD dan Karhutla dalam APBD Perubahan Barito Timur 2026
0 menit baca
TAMIANG LAYANG, sinarborneonews.com— Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang disampaikan Juru Bicara Fraksi, Nelly Madelina Sihombing, pada Lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026), fraksi tersebut meminta pemerintah daerah lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fraksi Gerindra menilai pengajuan Raperda APBD Perubahan 2026 merupakan langkah penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah. Fraksi juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur karena telah menyampaikan rancangan tersebut tepat waktu sehingga DPRD memiliki ruang untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pemerintah daerah, total perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.020.668.215.756,85. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp26.492.843.823,96, atau sekitar 2,66 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
Fraksi Gerindra berharap peningkatan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dorong Potensi Daerah untuk Tingkatkan PAD
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Fraksi meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Fraksi Partai Gerindra berharap kepada pihak eksekutif supaya lebih keras lagi mengupayakan cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal,” kata Nelly dalam penyampaian pandangan fraksi.
Menurut Fraksi Gerindra, peningkatan PAD menjadi penting di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pengelolaan potensi daerah secara optimal diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karhutla dan Krisis Air Bersih Jadi Perhatian
Selain persoalan pendapatan daerah, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap dampak musim kemarau yang terjadi saat ini.
Meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dinilai membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait.
Fraksi Gerindra mengimbau agar koordinasi dan sinergi dalam pencegahan maupun penanggulangan karhutla terus diperkuat.
Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk mengupayakan penyediaan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air akibat kondisi kemarau.
“Pada musim kemarau yang kini berdampak pada maraknya kebakaran hutan dan lahan, Fraksi Partai Gerindra menghimbau kepada pemerintah dan instansi terkait supaya bersatu padu menanggulangi masalah tersebut serta mengupayakan penyediaan air bersih kepada masyarakat yang mulai kesulitan air bersih,” demikian disampaikan Nelly.
Terima APBD Perubahan untuk Dibahas
Setelah mempelajari dokumen serta penjelasan kepala daerah, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya menyatakan dapat menerima Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan APBD Perubahan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Penggunaan anggaran diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan visi Kabupaten Barito Timur yang Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.
Fraksi Gerindra menegaskan pandangan dan catatan yang disampaikan merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.(Red).
