BREAKING NEWS

Pemkab Bartim Sosialisasikan Aturan Terbaru, Perkuat Tugas dan Kewenangan PA/KPA


TAMIANG LAYANG, sinarborneonews.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, memperkuat tata kelola pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sosialisasi implementasi tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pasca terbitnya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Aula Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (19/11/2026), dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Bartim, Amrullah, yang hadir mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Amrullah menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah daerah memahami perubahan ketentuan serta menjalankan tugas dan kewenangan PA/KPA sesuai regulasi terbaru.

Menurut Bupati, jabatan PA maupun KPA bukan sekadar kedudukan administratif, tetapi melekat tanggung jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan secara profesional serta sesuai peraturan perundang-undangan.

"Terbitnya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjadi momentum bagi kita untuk memperbarui pemahaman dan menyesuaikan pelaksanaan tugas serta kewenangan PA/KPA dengan ketentuan terbaru," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.

Bupati juga menekankan empat hal yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni memahami tugas dan batas kewenangan, memperkuat pengendalian dan akuntabilitas, menjaga integritas dan profesionalisme, serta meningkatkan kompetensi dan koordinasi.

Ia meminta kepala perangkat daerah selaku PA dan pejabat yang diberi kewenangan sebagai KPA memahami secara jelas tugas, fungsi, tanggung jawab, serta batas kewenangan masing-masing.

Selain itu, seluruh tahapan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan sesuai prosedur, didukung administrasi yang tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati turut mengingatkan aparatur agar menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, intervensi yang tidak sesuai ketentuan, maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Koordinasi antara PA, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur terkait lainnya juga diminta terus diperkuat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu meningkatkan pemahaman aparatur dan diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Keberhasilan pengelolaan anggaran bukan hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari ketepatan penggunaan, kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, peserta sosialisasi, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sosialisasi itu, narasumber menyampaikan materi mengenai implementasi tugas dan kewenangan PA/KPA berdasarkan regulasi terbaru. 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada peserta memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Barito Timur berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan ketentuan terbaru secara tepat sehingga tata kelola anggaran dan pengadaan barang/jasa semakin tertib, transparan, akuntabel, serta profesional dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar