Sinergi Pemda dan Pemerintah Desa, Bapenda Bartim Perkuat Optimalisasi PBB-P2 untuk Tingkatkan PAD

TAMIANG LAYANG, sinarborneonews.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor. 

Salah satu langkah strategis dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur dengan menggandeng pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial (BPMDSos), Bagian Pemerintahan Setda, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Timur.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum koordinasi dan diskusi yang digelar di Ruang Rapat Bapenda, Rabu (10/6/2026), guna menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kerja sama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), salah satu sumber penting PAD.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan pemerintah desa saat proses penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 ke seluruh desa di Kabupaten Barito Timur.

Kepala Bapenda Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maharati, menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. 

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah dan PBB-P2, membutuhkan dukungan serta keterlibatan semua pihak.

 Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena memahami kondisi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai,” ujarnya.

Suma menjelaskan, selama proses penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2026, berbagai masukan konstruktif disampaikan oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, hingga kolektor pajak. Berbagai usulan tersebut dinilai dapat menjadi landasan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu penting menjadi fokus pembahasan, di antaranya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak agar sesuai dengan kondisi terkini, serta penguatan peran kolektor PBB-P2 di tingkat desa.

Tak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, optimalisasi penerimaan PBB-P2 juga dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil penerimaan pajak nantinya akan kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pembangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui forum koordinasi ini, Bapenda berharap dapat membangun pola kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama-sama.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, kami optimistis penerimaan PBB-P2 dapat terus meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pungkas Suma.

Melalui kolaborasi antara Bapenda, Bagian Pemerintahan Setda, BPMDSos, APDESI, dan seluruh pemerintah desa, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Barito Timur. (Red).