Bartim
TAMIANG LAYANG, Sinarborneonews .com - Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Bartim), melalui Kesbangpol setempat melakukan sosialisasi penanganan konflik sosial sekaligus meluncurkan aplikasi atau website tentang sistem pelaporan terintegrasi yakni Sistem Pelaporan Konflik Sosial (Sipelix's).
Permudah Masyarakat Melapor Konflik, Kesbangpol Bersama Kominfo Bartim Luncurkan Aplikasi Sipelixs
Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Dwi Aryanto dan beberapa pejabat lainya itu dilaksanakan di Aula Rapat Bupati Bartim, Selasa 25 Juni 2024.
Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya menghadirkan narasumber dari Banjarmasin yakni Doktor Hadi Saputra.
Usai kegiatan, Kepala Kesbangpol Bartim, Anda Kriselina mengatakan bahwa Narasumber atau pembicara tadi menyampaikan tentang peranan konflik sosial berdasarkan persepsi Dayak Maayan dengan falsafah di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung.
Terkait pembuatan aplikasi Simpeliks, Anda mengatakan bahwa pihaknya bekerjasma dengan pihak Dinas Kominfo Bartim.
"Alhamdulillah kita tadi sudah laksanakan dan launchingkan aplikasi Simpeliks itu sekaligus kita sosialisasikan bagaimana penggunaanya," ujarnya.
Anda menjelaskan, aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait konflik sosial. Masyarakat tinggal masuk aja di aplikasi Simpeliks untuk menyampaikan laporan dan keluhannya atau permasalahannya tanpa harus datang ke kantor Kesbangpol.
Selain mempermudah, aplikasi tersebut juga bertujuan untuk mempercepat pelaporan konflik dari masyarakat, sehingga cepat pula ditangani dan diselesaikan oleh tim penanganan konflik sosial.
"Masyarakat tinggal masuk saja diaplikasi tersebut, tim kami langsung menanggapinya, namun juga harus melaporkan sesuatu yang benar dengan melampirkan bukti dan sebagainya," katanya.
Walaupun sudah memiliki aplikasi tersebut, Anda juga menyebut masyarakat juga bisa datang ke kantor Kesbangpol untuk melaporkan masalahnya, karena pihaknya juga tetap melayani secara manual.
Anda meminta, sebelum melaporkan masalah konflik sosial ke Kesbangpol, sebaiknya diselesaikan dulu ditingkat bawah. Ia mencontohkan kalau masalahnya ditingkat desa selesai dulu disana, jadi kalau tidak bisa maka baru melapor ke Kesbangpol.
Dirinya menambahkan, kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dalam membuat proyek perubahan keikutsertaan dirinya di Diklat kepemimpinan nasional tingkat II angkatan III BPSDM Kemendagri RI Tahun 2024.(Adv/red).
Via
Bartim
Posting Komentar